 |
| Salah Satu Peserta Aksi Saat Berorasi |
BANGKALAN, SAKERA.NEWS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan menggruduk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan, Senin (27/07/2020)
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Bangkalan lebih serius dalam mengawasi pendidikan di Bangkalan dan lebih transparan dalam data penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
Menurut Ketua PC PMII Kabupaten Bangkalan, Arif Qomaruddin, ketidakterbukaan data PIP hanya memberikan kesempatan kepada Oknom untuk menyelewengkan dana PIP
“PIP Ini terkesan hanya memberikan peluang kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan, padahal Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas diatur dalam Permendikbud Nomor 10 tahum 2020” Tegas arif dalam orasinya
Selain dua tuntutan diatas, PMII Bangkalan meminta agar Disdik mengoptimalkan peran korwil pendidikan di setiap kecamatan, juga mereka meminta agar e-sistem diterapkan serta meningkatkan infrastruktur/Gedung sekolah dan tidak ada pungli terhadap Insentif guru ngaji dan guru madin serta tepat sadaran.
“Disdik harus merealisasikan e-sistem, meningkatkan infrastruktur sekolah, dan menyetop pungli terhadap insentif guru ngaji dan guru madin, juga insentif guru ngaji dan guru madin harus tepat sasaran” tambah Arif
Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan, Bambang Budi Mustika menyampaikam, bahwa tuntutan PMII Terkait PIP itu bersifat kasuistik karena tidak terjadi secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan
“Kalau PIP di Desa memang sulit untuk dibagi secara perorangan, karena antara penerima dan yang tidak menerima, itu statusnya sama-sama miskin, sehingga biasanya Tokoh masyarakat dan Kepala Sekolah membagi rata dengan bentuk seragam dan sebagainya” ucap Bambang
Dia juga menyampaikan bahwa temuan yang di jadikan tuntutan PMII itu merupakan temuan sekitar tahun 2018, jadi pihaknya belum menjabat sehingga dia mengaku tidak tahum dengan kebijakannya
“Tahun 2020 ini kami sudah mewanti-wanti kepada Korwil agar tidak main-main dengan PIP, Karena itu hak siswa miskin” Kata dia
Menanggapi masalah insfrastruktur, Bambang mengatakan harus bertahap dan memakai skala prioritas, mengingat jumlah SD dan SMP di Bangkalan tidak sedikit
“Ketersediaan anggaran di Negara kita ini terbatas, jadi harus menggunakan skala prioritas, agar tepat sasaran” Ucap dia menambahkan
Sedangkan terkait insentif Guru Ngaji dan Madin, menurutnya sudah ada tim verifikasi Kabupaten dan Kecamatan yang diangkat Bupati, akan tetapi, meskipun ada tim pihaknya tidak diam, dia mengaku sudah menindaklanjuti kepada tim verifikasi Kabupaten
“Untuk insentif Guru ngaji dan Guru madin kami sudah menindaklanjuti laporan teman-teman ke tim verifikasi Kabupaten” Ujar dia
Setelah melakukam akasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Bangkalan, massa aksi bergeser menuju Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan, Jl. Soekarno Hatta
 |
| Massa Aksi Saat Menyampaikan Aspirasi di Depan Gedung DPRD Bangkalan |
Didepan Gedung para wakil rakyat, PC PMII Bangakalan meminta legislatif tidak menutup mata dengan kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan, serta meningkatkan fungsi kontroling terhadap Dinas mitra kerjanya hususnya Dinas Pendidikan
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Nur Hasan, mengatakan bahawa pihaknya tidak main-main dalam pengawasan terhadap mitranya
“Kami tidak main-main dalam pengawasan, silahkan laporkan kalau ada temuan-temuan, kami akam segera menindaklanjuti” Tegas Nur Hasan didepan massa aksi (H~Die – red).
