BANGKALAN | Sakera.News Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMK Permahisa, Dusun Morsabe, Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menjadi perhatian publik. Proyek yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp696 juta tersebut kini turut disorot dari sisi transparansi informasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Glagga.
Sorotan itu muncul setelah Pemerintah Desa Glagga disebut tidak menerima pemberitahuan secara langsung mengenai pelaksanaan pembangunan RKB di wilayahnya.
Padahal, menurut informasi yang disampaikan tokoh masyarakat setempat, pihak sekolah sebelumnya pernah berkomunikasi dengan pemerintah desa ketika proses pengajuan proposal pembangunan.
“Waktu mengajukan proposal, pihak sekolah datang ke desa dan meminta tanda tangan kepala desa. Setelah proyeknya dapat, kenapa pemerintah desa justru tidak diberi tahu?” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan keinginan pemerintah desa untuk mencampuri teknis pembangunan ataupun pengelolaan anggaran sekolah. Namun, komunikasi dengan pemerintah desa dinilai penting sebagai bentuk koordinasi karena kegiatan pembangunan berlangsung di wilayah Desa Glagga.
“Tidak ada urusan pemerintah desa mau mengambil alih proyek. Ini hanya persoalan komunikasi. Kalau kepala sekolah memahami etika, mestinya kepala desa diberi tahu,” katanya.
Ia menilai, pemberitahuan sederhana kepada pemerintah desa dapat membantu menciptakan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat sekaligus menghindari munculnya berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Kalau pembangunan untuk pendidikan, masyarakat pasti mendukung. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, wajar kemudian muncul pertanyaan. Padahal sebenarnya sederhana, cukup pemerintah desa diberi tahu,” lanjutnya.
Selain persoalan koordinasi, transparansi mengenai proyek tersebut juga menjadi perhatian. Informasi mengenai nilai anggaran, sumber pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan dinilai penting diketahui secara proporsional, terutama karena proyek berlangsung di lingkungan masyarakat.
Upaya konfirmasi kepada Kepala SMK Permahisa melalui pesan WhatsApp juga telah dilakukan. Konfirmasi tersebut mencakup sejumlah hal, antara lain terkait proyek RKB, nilai anggaran, pelaksanaan pembangunan serta komunikasi dengan Pemerintah Desa Glagga.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai proyek pembangunan RKB tersebut belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak sekolah.
Tokoh masyarakat berharap persoalan ini dapat disikapi secara terbuka dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman. Menurutnya, koordinasi antara lembaga pendidikan dengan pemerintah desa merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan kelembagaan dan kondusivitas lingkungan.
“Yang dipersoalkan bukan pembangunannya. Justru pembangunan sekolah tentu bagus untuk masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah komunikasinya. Kalau sejak awal ada koordinasi, tentu tidak akan muncul banyak pertanyaan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala SMK Permahisa mengenai alasan belum adanya komunikasi langsung dengan Pemerintah Desa Glagga maupun detail pelaksanaan proyek RKB yang disebut bernilai sekitar Rp696 juta tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SMK Permahisa, pihak yayasan, pelaksana proyek maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan kepada publik.(Team/Red)
