 |
| PENULIS : Fausi Arifin, S.M (Kandidat Ketua BADKO HMI Jawa Timur |
Opini 》Sakera.news
Pada umumnya, negara-negara di dunia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan (Todaro, 2003).
Indonesia yang merupakan Negara berkembang juga berorientasi pada peningkatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui sektor-sektor basis yang ada.
Salah satu potensi di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Dari data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2021 menjelaskan bahwa kontribusi industri pengolahan non migas sebesar 710.965,1 Milliar. Sangat besar jika dibandingakan dengan sektor pertambangan dan penggalian, serta pertanian. Disetiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Begitupun dengan sub sektor industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi tertinggi dari ke-15 sub sektor lainnya, sebesar 269.993,9 Milliar terhadap sektor industri pengolahan (Badan Pusat Statistik, 2021).
Sejalan dengan kontribusi industri pengolahan yang besar terhadap PDB Indonesia, Jawa Timur yang merupakan Provinsi di Pulau Jawa dengan sumber daya dan potensi yang besar kontribusinya terhadap pendapatan dan perekonomian Indonesia. Di Jawa Timur pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2020, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling besar dari sektor yang lain, yaitu sebesar 705.796,59 Milliar Rupiah. Dari ke-16 sub sektor pada sektor industri pengolahan, sub sektor yang memiliki kontribusi tertinggi ialah industri makanan dan minuman sebesar 263.220,03 Milliar Rupiah. Industri Mikro Kecil di Jawa Timur memiliki jumlah perusahaan sebesar 862.450 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.380.673. Industri makanan merupakan jenis Industri Mikro-Kecil terbanyak yaitu sejumlah 241.025 industri dan menyerap tenaga kerja sebanyak 505.109 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020). Namun, kontribusi UMKM yang begitu besar terhadap PDB dan PDRB tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baik atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 10.949.037,80 milliar rupiah turun pada tahun 2020 sebesar 10.722.442,7 milliar rupiah. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2020). Begitupun yang terjadi pada setiap provinsi dan kota/kabupaten, tak terkecuali penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami Provinsi Jawa Timur.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa saat ini, HMI harus hadir memberikan kontribusi nyata untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena sejak awal berdirinya, HMI lahir dilandasi dengan sebuah komitmen besar, yaitu komitmen kebangsaan dan komitmen keummatan yang kemudian dikenal dengan dwi komitmen HMI. Dwi komitmen inilah yang kemudian terintegrasi secara esensial menjadi awal berdirinya HMI. Hingga saat ini, HMI memiliki peran besar untuk membangun peradaban bangsa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya kader dan alumni yang tersebar luas di Indonesia, menjadi modal besar bagi HMI untuk menjadi salah satu kekuatan strategis bangsa. Melalui Wirausaha HMI yang berbasis Local Wesdome pada setiap Badan Koordinasi (BADKO) di setiap provinsi dan cabang-cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kader-kader HMI sebagai pelopor wirausaha muda dapat memberikan solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa krisis saat ini, diantaranya :
- Dalam penanganan ketahanan pangan, kabupaten/kota yang memiliki sektor basis, prospek, dan memiliki kinerja produktivitas pertumbuhan pesat membuat kelembagaan lumbung pangan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Dengan diikuti program jaring pengaman sosial, melalui bantuan pangan non tunai dan program bantuangan pangan berbasis pada local wisdom.
- Dalam penanganan ketahanan ekonomi melalui sharing economic, dimana aktivitas masyarakat yang dibatasi mengalihkan bisnisnya terhadap bisnis online. Sharing economic solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah kabupaten/kota. Hal ini dipicu dari perkembangan teknologi dan perkembangan e-commerce. Sharing economic merupakan pasar dimana pemilik (owners) menggunakan asset yang dimilikinya untuk konsumsi pribadi, namun ada aset yang disewakan ke orang lain. Contohnya : Gojek, Grab, Turo, Uber, dan JustPark. Lebih lanjutnya optimalisasi pemasaran online, pemerintah daerah melakukan pelatihan dan pendampingan digital marketing berkolaborasi dengan platform e-commerce dan media sosial.
- Membangkitkan jiwa entrepreneur kader melalui pelatihan kewirausahaan yang bersifat sustainable, melakukan pemberdayaan terhadap lembaga kekaryaan yang dimiliki HMI, serta menjadi mitra strategis stakeholder UMKM.
Melalui rekomendasi di atas, HMI sebagai organisasi kepemudaan tetap menjadi garda terdepan dalam problem solving kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi dan krisis saat ini. Dengan begitu, HMI akan tetap eksis menjadi pelopor pemikiran dan gerakan yang dapat memberikan social impact terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
