Bangkalan | Sakera.news
Perkumpulan Pemuda Bangkalan (PERDA) menyampaikan adanya dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang diduga dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan melalaui Koorwil tiap kecamatan, hal itu disampaikan oleh Saiful Anam selaku ketua umum PERDA pada audiensi dengan Disdik Bangkalan, Selasa (09/11).
Menurut Saiful, berdasarkan data yang dimiliki oleh PERDA, pada tahun anggaran 2020 BOS untuk Sekolah Dasar Dikabupaten Bangkalan yaitu sebesar Rp. 57.391.813.150 dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar RP. 14.769.554.200, dari jumlah dana tersebut menurut Saiful, pihak sekolah dimintai setoran sebesar 5% ke pihak Disdik Bangkalan yang diduga dikoordinatori oleh Koorwil Disdik di masing – masing kecamatan, tidak hanya sampai disitu, menurut dia, pihaknya juga sudah mengantongi keterangan dari beberapa kepala Sekolah berupa rekaman dan keterangan tertulis yang membenarkan bahwa ada pemotongan dana BOS sebesar 5% tersebut atas nama dana partisipasi. “Kami sudah melakukan investigasi ke beberapa sekolah, dan alhamdulillah ada beberapa kepala sekolah yang berani memberikan keterangan, tapi lebih banyak yang takut, karena mereka sendiri merupakan bawahan dari para pejabat di Disdik Bangkalan” Ujarnya.
Selain itu, PERDA juga menyayangkan susahnya memperoleh Data dan Informasi tentang realisasi dana BOS ditiap – tiap sekolah, Hal itu disampaikan oleh Ali Alatas, Bendahara PERDA tersebut mengaku setiap kali mendatangi sekolah dan menanyakan perihal realisasi dana BOS, pihak sekolah selalu beralasan akan berkoordinasi dengan pihak Disdik terlebih dahulu, “Saya sangat menyayangkan ketika kami datangi pihak sekolah untuk memperoleh informasi tentang realisasi dana BOS, mereka seolah takut untuk memberikan data yang kami minta, bahkan pihak sekolah meminta kepada kami untuk terlebih dahulu minta izin ke Disdik Bangkalan, ini ada apa” Sergahnya dengan nada bertanya.
Menanggapi berbagai pemaparan dari PERDA, pihak Disdik Bangkalan yang diwakili oleh Sekretaris Disdik Bangkalan M. Zainul Qomar, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Dewi Ega, Ketua Paguyuban Koorwil Handoko dan beberapa pejabat struktural ditubuh Disdik Bangkalan, mereka Kompak mengatakan tidak tahu menahu mengenai persoalan tersebut.
Dewi Ega mengatakan selama ini pihak Disdik Bangkalan tidak pernah melakukan pemotongan Dana BOS, karena dana tersebut merupakan hak penuh milik sekolah, ia menambahkan jika memang ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan Pribadi dari dana BOS, ia meminta untuk bagi siapapun untuk tidak segan – segan melaporkan ke pihak Disdik “Kami tidak tahu jika ada informasi tentang pemotongan dana Bos, jika memang ada tolong tunjukkan kepada kami, sekolah mana yang dimintai setoran sebesar 5% itu, akan kami tindaklanjuti” ujarnya kepada Peserta audiensi.
Disinggung masalah transparansi Penggunaan dana Bos, Wanita berparas manis tersebut mengakui kalau tahun – tahun sebelumnya mungkin memang iya, akan tetapi mulai terhitung tahun 2021 ia mengaku sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh sekolah SDN se – kabupaten Bangkalan agar penggunaan Dana Bos dipampang di papan pengumuman tiap sekolah agar semua pihak bisa dengan mudah mengawasi “terkait dengan transparansi Penggunaan Dana Bos mulai tahun ini kami sudah mengeluarkan edaran, jika memang ada sekolah yang masih belum terbuka, tolong segera laporkan kepada kami” katanya.
Menanggapi pernyataan demikian, Ali alatas mengaku heran dan tidak percaya kalau pihak Disdik tidak mengetahui perihal dugaan setoran 5% ke oknum Pejabat Disdik tersebut, bahkan ketika ditemui setelah audiensi selesai, Ali menuding kalau pihak Disdik cuma pura – pura tidak tau, “kami yakin, pihak Disdik cuma pura – pura tidak tau, karena menurut informasi dan hasil investigasi yang kami lakukan, dana setoran itu diduga mengalir pada salah satu pejabat penting di Disdik Bangkalan” jelasnya.
Ditanya mengenai tindak lanjut dari temuan tersebut, Ali mengatakan bahwa dirinya akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai sumber sebagai bahan untuk gerakan selanjutnya, “Selanjutnya kami akan menggali informasi dan mengumpulkan data sebanyak – banyaknya, sambil lalu kita akan memikirkan gerakan tindak lanjut, kalau perlu kita nanti laporkan ke Aparat Penegak Hukum” tutupnya. (Bas)
