SAKERA.NEWS – SAMPANG : Pemerintah memberikan insentif berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19 atau virus corona. Anggaran program ini diambilkan dari Dana Desa.
Namun, Warga tidak mampu yang telah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak berhak mendapatkan BLT.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Sampang, Madura, Suhanto.
“Sesuai dengan regulasi, warga miskin yang bisa menerima BLT melalui Dana Desa yang tidak tercover Bantuan Sosial (Bansos) lain,” kata Suhanto, dikutip dari laman Lingkarjatim.com.
BLT diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Disebutkan, desa yang memiliki anggaran dana desa kurang dari Rp 800 juta, maka anggaran untuk BLT maksimal 25 persen.
Desa dengan dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, maka dana BLT yang dialokasikan maksimal 30 persen.
Sementara, dana desa lebih dari Rp 1,2 miliar, alokasi anggaran untuk BLT maksimal 35 persen.
Adapun kriteria rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan BLT dari dana desa yakni, keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19, serta memiliki keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Menurut Suhanto, penerima BLT harus membuka rekening bank, karena bentuk bantuan ini non-tunai.
Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu perbulan selama 3 bulan.
“Non tunai itu, bantuan tidak diserahkan langsung, tapi ditransfer ke rekening,” jelas dia.
Suhanto memperkirakan penyaluran BLT akan molor karena bank penyalur maksimal hanya bisa melayani 50 nasabah sehari untuk mencegah munculnya kerumunan.
“Kebijakan membuka rekening sudah ketentuan pusat, tak bisa ditawar,” ungkap dia.
