BANGKALAN|SAKERA.NEWS
Sejumlah informasi dan aduan yang beredar di media sosial TikTok mulai menimbulkan pertanyaan serius. Berdasarkan keterangan yang diterima Bangkalan Berbagi Kwanyar, terdapat dugaan adanya pihak yang mengaku dapat melakukan takedown video dengan meminta sejumlah uang.
Salah satu informasi yang mencuat menyebut adanya permintaan uang sebesar Rp800 ribu untuk takedown video, serta nominal Rp1,5 juta dengan iming-iming tambahan berupa informasi mengenai siapa pihak yang melaporkan atau memberikan aduan kepada akun TikTok Gerakan Rakyat.
Jika informasi tersebut benar dan dapat dibuktikan, maka persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas kontrol sosial. Publik patut mempertanyakan apakah aduan masyarakat justru telah dimanfaatkan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Masyarakat jangan sampai hanya dijadikan alat.
Kontrol sosial seharusnya berangkat dari kepentingan publik: menemukan persoalan, melakukan verifikasi, meminta klarifikasi, kemudian menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Bukan menjadikan kericuhan, identitas pelapor, maupun ancaman publikasi sebagai sarana mencari keuntungan.
Bangkalan Berbagi Kwanyar mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan tidak menyerahkan data pribadi maupun memberikan uang kepada pihak yang mengaku dapat mengatur penghapusan konten atau membocorkan identitas pelapor.
Jika masyarakat menemukan dugaan permasalahan terkait pelayanan publik, pemerintahan desa, atau tindakan kepala desa, gunakan jalur pengaduan resmi kepada instansi yang berwenang. Sertakan bukti, kronologi, dan identitas pelapor secara aman.
Sementara itu, apabila dugaan permintaan uang tersebut benar-benar terjadi, pihak yang merasa dirugikan sebaiknya menyimpan bukti percakapan, nomor rekening, bukti transfer, rekaman komunikasi, maupun tangkapan layar untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Karena kontrol sosial bukan berarti bebas melakukan apa saja.
Dan masyarakat bukan barang dagangan.
Bangkalan Berbagi Kwanyar meminta semua pihak menahan diri, melakukan verifikasi, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebutkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Jika benar ada pemanfaatan aduan masyarakat untuk meminta uang, biarkan bukti yang berbicara dan aparat yang menentukan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
