![]() |
| Foto Perwakilan dari Disdik Bangkalan, Dewan Pendidikan Kab. Bangkalan dan Delegasi dari Kompas saat berada di kantor PIP2B Kementerian PUPR Jawa Timur. |
BANGKALAN || Sakera.news
Pada hari Jumat 27 Mei 2022 Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mendatangi Kementerian PUPR PIP2B (Pusat Informasi Pembangunan dan Permukiman Bangunan) Jawa Timur. Maksud kedatangan mereka untuk memastikan rencana rehab SDN Bangsereh 01 yang masih simpang siur.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan yaitu Thomas, S.Ag. Dinas pendidikan diwakili oleh kabid SD yaitu Nur Ega, Mereka ditemui langsung oleh Akbar Kepala PUPR PIP2B Jawa Timur.
Akbar menjelaskan pihaknya sudah mengajukan 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar Negeri dikabupaten Bangkalan untuk direhab, diantaranya adalah SDN Bangsereh 01, dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari kementerian, ia menambahkan sudah beberapa kali mengajukan rehab gedung SDN yang rusak tersebut ke kementerian, mulai dari tahun 2019, namu sampai sekarang belum ada kepastian. ” Mengenai gedung SDN yang rusak di Kabupaten Bangkalan ini terdapat 21, termasuk SDN Bangsereh 1 kecamatan sepulu, telah kami ajukan Ke Kementerian pusat, dan masih menunggu keputusan kementerian” Jelasnya.
Kendati demikian ia tidak bisa memastikan kapan usulan itu akan dijawab oleh kementerian. “Mungkin akan bisa di jelaskan dan di jawab pada tahun 2022 atau 2023”. Katanya.
Menagkap adanya ketidakpastian dari PIP2B Jawa Timur, Kompas merasa kecewa dengan penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh pihak PIP2B, Imam Syafi’i salah satu anggota Kompas yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut sangat menyayangkan karena apa yang telah ia dan teman – temannya perjuangkan belum juga ada kepastian, Bukan hanya kepada PIP2B, Para mahasiswa yang berasal dari kecamatan Sepulu itu juga merasa kecewa kepada Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Pasalnya mereka berkeyakinan jika memang pihak PIP2B dan Disdik Bangkalan Serius melakukan usulan rehab seharusnya bisa terealisasi paling tidak tahun 2022 ini, apalagi Disdik mengaku usulan rehab itu sudah diajukan mulai dari tahun 2019. ” Seharusnnya jika memang di kawal benar-benar mulai dari tahun 2019 harusnya paking tidak di tahun 2022 sudah ada kepastian secara jelas mengenai proses rehab tersebut. Ungkapnya dengan raut wajah penuh kecewa.
Haris mantan Ketua Kompas yang juga ikut dalam pertemuan tersebut berharap sudah ada kepastian diakhir tahun ini, paling lambat kita deadline sampai tahun anggaran 2023. ” Kita berharap Rehab SDN Bangsereh 01 dan Puluhan SDN yang sudah diajukan tersebut bisa direalisasikan tahun ini, jikapun seandainya mereka masih beralasan belum ada jawaban, ditahun 2023 harus jadi prioritas”. Tegasnya.
Sementara Thomas, S.Ag perwakilan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan tidak bisa berbuat banyak, Pria berkcamata itu hanya mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati dan DPRD Bangkalan. “Dewan pendidikan jakan mencoba berkordinasi dengan Bupatidan juga DPRD Bangakalan terkait masalah ini” Pungkasnya. (Bas)

